Kendala dalam Larangan Mudik 2021

Pemerintah RI resmi melarang mudik tahun 2021 dengan upaya penyekatan jalur mudik di 333 titik. Pelarangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Pelarangan ini berlaku selama periode mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 dan ditujukan bagi seluruh moda transportasi baik di darat, laut, maupun udara. Namun, ada beberapa pengecualian, pemerintah masih mengizinkan warganya untuk melakukan mobilitas bagi pihak yang memiliki Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM).

Pelarangan mudik ini mengundang beberapa reaksi dari para pengamat kebijakan antara lain Trubus Rahadiansyah, seorang pengamat kebijakan dari Universitas Trisakti. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap melakukan mudik bisa jadi lebih besar dari yang diperkirakan Kemenhub. Hal itu terjadi akibat kondisi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua sehingga ketakutan masyarakat terhadap penularan Covid-19 semakin menurun.

“Sekarang masyarakat sudah divaksin dan sudah tahu cara penerapan protokol kesehatan sehingga menurut saya masyarakat akan tetap berani untuk mudik,” tutur Trubus

Menurut Azas Tigor, pengamat kebijakan di bidang transportasi, menanggapi jika pada mudik tahun lalu masih banyak masyarakat yang masih lolos dan bisa bepergian keluar daerah dengan memanfaatkan jalur alternatif bahkan “jalur tikus”.

“Harusnya kita belajar dari pengalaman tahun lalu supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama,” ujar Azas Tigor.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya memiliki pengawasan dan penindakan yang tegas dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dalam mematuhi aturan.

“Kedisiplinan di masyarakat memang belum tercipta karena pemerintah tidak konsisten, belum disiplin dalam menjaga aturan. Makanya, masih meningkat jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia,” Lanjutnya.

Djoko Setijowarno selaku pengamat kebijakan di bidang transportasi lainnya juga berpendapat bahwa pelarangan mudik ini kurang tepat. Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, yaitu Singapura. Pemerintah Singapura tidak melarang mobilitas warganya baik luar maupun dalam negeri. Tetapi menurutnya, yang perlu ditegaskan adalah penerapan karantina 14 hari dan pemeriksaan Covid-19 yang ketat. Selain itu, ia juga menyarankan jika pemerintah dapat menerapkan pembatasan berdasarkan zonasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Apabila sudah tiba di tujuan, maka diwajibkan bagi masyarakat untuk melakukan tes Kesehatan dan karantina selama 14 hari.

“Di zona tujuan ada kewajiban tes kesehatan dan karantina dengan membayar sendiri. Tempat karantina dapat di hotel atau penginapan yang disediakan warga,” tuturnya.

Sumber : cnnindonesia.com ; Kompas.com

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210409143555-20-627929/larangan-mudik-kendala-penerapan-dan-antusiasme-masyarakat

https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/24/120500665/aturan-lengkap-larangan-dan-pengetatan-mudik-lebaran-2021-?page=all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.