49 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Dirilis!

Pemerintah menerbitkan 49 Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 21 Februari 2021. Peraturan yang diterbitkan tersebut terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP), 4 Peraturan Presiden (Perpres). Seluruh Peraturan Pelaksanaan tersebut juga diundang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja dapat memulihkan perekonomian nasional dengan segera. “Sejak awal, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UU Cipta Kerja ini juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi”, ujarnya.

Dengan Peraturan Pelaksanaan ini pula Yasonna memiliki harapan untuk bisa berdampak pada pemulihan perekonomian nasional. “Sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan kebangkitan Indonesia”, lanjutnya.

Salah satu turunan dari Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini termasuk ke dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, yang menetapkan jangka waktu maksimal suatu perusahaan untuk menyelenggarakan PKWT adalah maksimal selama lima tahun. Pasal ini dilanjutkan dengan Ayat 2 yang bermakna jika jangka waktu tersebut akan berakhir namun pekerjaan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan tidak lebih dari 5 tahun. Menurut Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmad Noor Supit, PP tersebut membuat para pekerja PKWT memiliki jaminan yang lebih tinggi dalam bekerja dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Total 49 Peraturan Pelaksanaan tentang Cipta Kerja telah mengatur banyak sektor. Peraturan Pelaksanaan yang meliputi sektor Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, penataan ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pertanahan, serta sektor ketenagakerjaan.

 

Sumber : pikiran-rakyat.com, kompas.com, kontan.co.id, ekonomi.bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.