Banjir Jakarta, Warga Diminta Gugat Pemprov DKI Ke Pengadilan

Ilustrasi oleh: Reza Adjie Sukma

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menyarankan warga menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena penanganan dan antisipasi banjir yang dinilai buruk. Penanganan yang dilakukan Pemprov yaitu normalisasi sungai yang merupakan salah satu ide dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ide tersebut dinilai bertentangan dengan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang selama ini mengandalkan normalisasi sungai sebagai langkah jitu mengentaskan banjir Jakarta. Fakta menyinggung genangan banjir hebat yang masih saja menggenangi DKI tahun ini. Pada banjir tahun ini, sejumlah titik genangan baru muncul ketika titik genangan lama hilang.

Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan, menduga banjir parah yang terjadi di Jakarta saat ini disebabkan oleh saluran air (drainase) yang tidak berfungsi dengan baik sehingga pada saat hujan deras, air tidak bisa mengalir dan mengakibatkan banjir. Dengan kondisi banjir saat ini, beliau menilai Pemprov DKI Jakarta kurang baik dalam menjaga saluran air dan mengantisipasi bencana musiman. Sebagaimana membersihkan dan memelihara saluran air menjadi tugas Pemprov. Kemudian, dari sisi pandang Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menyebut penyebab banjir DKI Jakarta karena tingginya curah hujan. Menurutnya, drainase di DKI Jakarta hanya mampu menampung intensitas hujan tidak lebih dari 100 mm perhari.

Azas juga mengkritik Pemprov DKI karena tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga yang terdampak banjir agar segara dievakuasi. Beliau mengatakan banyak warga yang panik ketika melihat genangan air di rumahnya karena tidak tahu mekanisme laporan dan permintaan bantuan. Dalam artian, pemerintah provinsi dan gubernur belum menyiapkan sistem peringatan dini dan sistem tanggap darurat untuk membantu warga. Kecerobohan ini bisa dipertanyakan dan digugat secara hukum oleh para korban banjir. Beliau juga mempertanyakan jika Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga merasakan penderitaan warga korban banjir tahunan Jakarta yang kerap stress dan sakit.

Menurut Azas, gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) sebagaimana tertuang dalam peraturan Peraturan MA No.2 Tahun 2019 yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pejabat pemerintah disesuaikan melalui PTUN. Terhitung sudah ada 651 warga Jakarta yang telah mendaftarkan diri ke Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan gugatan warga itu belum secara resmi masuk ke pengadilan. Selain itu, bukan hanya warga saja yang mengajukan tuntutan tetapi Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) juga menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta akibat banjir yang menyebabkan sejumlah pusat perbelanjaan berhenti beroperasi.

Sumber : cnnindonesia.com; Kantorpemuda.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.