Deforestasi Bergerak ke Bagian Timur Indonesia

“Kita menduga mulai sekarang dan ke depan deforestasi di Indonesia akan terus bergerak dan bergeser dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia,” ujar Mufti Fathul Barri selaku manager Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI). Berdasarkan data pemerintah, Mufti menemukan kecenderungan bahwa sepanjang pergantian periode presiden terjadi deforestasi besar-besaran. Pada tahun 2014 misalnya, selang Juli hingga Oktober masa pergantian presiden terdapat 291 ribu hektare Kawasan Hutan yang dibakar. Selain itu, pada saat pergantian presiden tahun 1998 dalam selang 3 bulan terdapat pelepasan Kawasan Hutan seluas 275 ribu hektare. “Artinya, Kawasan Hutan itu dilepaskan dua bulan sebelum presiden berganti. Ini yang menjadi tanda tanya. Kita serahkan ke publik untuk menilai,” lanjut Mufthi.

Padahal secara nasional angka deforestasi Indonesia diklaim turun oleh pemerintah. Namun, jika dilihat lebih dalam, ada sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan tajam, khususnya Papua dan Papua Barat. Peneliti Yayasan Auriga Nusantara, Dedy P. Sukmara menduga penurunan ini terjadi dikarenakan provinsi yang wilayah hutannya sudah tidak dapat dibabat lagi atau hanya tersisa wilayah konservasi serta Kawasan Lindung yang tidak bisa dikonversi. Seperti deforestasi yang terjadi di pulau lainnya, Kawasan hutan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, akibatnya hutan dikonversi menjadi lahan yang lebih menguntungkan.

Koalisi Indonesia Memantau (KIM) menilai, penyebab utama deforestasi di Papua adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) terkait Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di Papua. Selama kurun waktu 1992-2019, Menhut menerbitkan tidak kurang dari 72 surat keputusan untuk melepas 1.569.702 hektare lahan hutan. Saat konferensi pers ‘Ke Timur: Arah Deforestasi Indonesia’, Dedy mengungkapkan tujuan PKH adalah untuk keperluan sektor pertanian seluas 1.461.557 hektare yang sebagian besar 84% digunakan untuk kelapa sawit.

Secara harfiah, deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan. Definisi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan “Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks”. Dalam aturan tersebut, deforestasi didefinisikan sebagai perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan, yang kemudian dibagi menjadi perubahan hutan alam tanpa memperhitungkan pertumbuhan kembali (Deforestasi Gross) dan memperhitungkan pertumbuhan (Deforestasi Nett).

Nikolas Jemris dari Gerakan Masyarakat Papua Lestari (Gemapala) menyebutkan deforestasi di Papua berdampak buruk bagi masyarakat adat. Ia pernah mendatangi sejumlah daerah di Papua yang melaporkan bahwa banyak hutan sagu ditebang luas. “Padahal sagu itu makanan pokok masyarakat kita, itulah lumbung pangan mereka,” ujar Nikolas. Lebih lanjut Nikolas menjelaskan, lingkungan di sekitar perkebunan menjadi rusak, seperti Sungai Mongering yang terdapat banyak truk pengangkut pasir dan batu. Air bersih pun sulit didapat lantaran air dari sumur berubah warna menjadi kecoklatan. Selain itu, banyak juga perusahaan sawit yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan kebun sawit yang sudah habis dan tidak produktif tanpa adanya penanganan lanjutan.

Sumber: antaranews.com; forestdigest.com; Infoanggaran.com; koran.tempo.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.