Temui Pemerintah, DPR Beber Pasal UU ITE yang Perlu Direvisi

DPR membeberkan sejumlah pasal yang dianggap multitafsir dalam UU ITE yang dinilai perlu adanya revisi. Wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, menginformasikan sejumlah pasal yang dianggap multitafsir dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) yang dianggap perlu direvisi. Ia menyatakan memberikan dukungan penuh jika pemerintah ingin merevisi UU tersebut. Pada Maret lalu, dalam FGD (focus group discussion) yang digelar Tim Kajian UU ITE, Aziz mengatakan parlemen akan mendukung kebijakan tersebut, terutama Menko Polhukam, dalam diskusi hari ini serta penyiapan naskah akademis dan sosialisasi ke masyarakat untuk menjadi masukan.

Setelah digelar FGD oleh Tim Kajian UU ITE, Aziz lantas merinci pada sejumlah pasal yang kemungkinan bisa diajukan untuk direvisi oleh pemerintah dan terdapat sejumlah pasal yang dianggap Aziz berpotensi direvisi karena banyak ‘memakan korban’ dari kalangan masyarakat. Hal ini karena UU ITE dianggap menakut-nakuti bagi kebebasan perpendapat dan berekspresi dari warga negara.

Aziz membeberkan bahwa pasal-pasal tersebut menyebabkan berbagai perdebatan di masyarakat dan tarik-menarik dalam penafsiran hukum, yakni pasal 26 ayat 3, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 40, dan pasal 45. Aziz mengatakan selama mengadakan diskusi dari waktu ke waktu hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara fraksi-fraksi misalnya pada pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 26, dan pasal 36.

Hal serupa juga diungkap oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, yang mencatat beberapa pasal seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, dan pasal 45A UU ITE yang menurutnya multitafsir dan terkesan tidak adil sehingga perlu dilakukan revisi. Menurut Hidayat, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”  dianggap tidak perlu lagi diatur dalam UU ITE. Hal ini dilihat dari segi substansinya bahwa sejatinya peraturan ini sudah diatur dalam pasal 310 KUHP yaitu terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Hidayat menekankan bahwa UU ITE dibuat pada tahun 2008 untuk memajukan informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk menjadi momok bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Ia berpendapat jika pemerintah konsisten dengan tujuan awal dibuatnya UU ITE, maka yang perlu direvisi adalah konten-konten yang bersinggungan dengan hak masyarakat mengemukakan pendapat. Saat ini UU ITE dijadikan alat kriminalisasi yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita bohong dan menyesatkan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan.

Namun, anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan bahwa terdapat 2 pasal yang menjadi perdebatan, yaitu pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Menurutnya, kedua pasal tersebut perlu dipertahankan karena dianggap pasal tersebut adalah roh berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ia memberi saran agar kedua pasal krusial itu dibuatkan pendoman, tetapi jika pendoman itu dinilai kurang maka perlu dibuat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah mengenai UU ITE ini.

Sementara itu, Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo, menginformasikan terkait langkah lanjutan dari kerja tim, yaitu membawa semua masukan narasumber untuk didiskusikan.   Masukan tersebut berasal dari FGD yang telah dilakukan dan terdapat banyak  saran, aspirasi dan pandangan dari peserta diskusi sehingga sub tim dapat membawa hasil FGD ke rapat internal untuk laporan yang telah ditugaskan, serta ia berharap para tim dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

 

Sumber : cnnindonesia.com, Merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.