Pemerintah Kejar Target EBT 2025 Melalui 3 Jalur ini

Ilustrasi oleh: Reza Adjie Sukma

Sesuai dengan Paris Agreement dalam menekan konsumsi energi berbasis fosil, Indonesia sepakat untuk terus menurunkan penggunaan energi tersebut dan fokus dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan realisasinya hingga 23% pada tahun 2025 mendatang. Namun, Indonesia masih jauh dari target tersebut dengan berada pada angka 11,5% pada pencapaian pada tahun 2020 lalu.

“Jika dilihat perkembangannya untuk menggapai target 23%, masih banyak rintangan,” menurut Direktur Aneka EBT Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Harris.

Lebih lanjut Harris juga memaparkan, secara keseluruhan porsi EBT dalam penggunaan energi nasional pada tahun 2019 mencapai 9,15%, dan pada tahun 2020 hanya mencapai 11,5%. Sementara dari sisi kelistrikan, porsi EBT sekitar 10,3 gigawatt atau 15% dari semua kapasitas pembangkit listrik nasional.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dadan Kusdiana, pemerintah berupaya untuk mencapai target EBT 23% pada tahun 2025 seperti yang tertulis pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui tiga jalur. Jalur-jalur tersebut adalah kelistrikan, pemanfaatan bahan bakar berbasis non energi fosil (biofuel), dan pemanfaatan langsung EBT.

“Indonesia adalah satu-satunya negara yang memanfaatkan biofuel skala nasional dan skala besar, kita monitor dengan baik,” kata Dadan Kusdiana. Ia juga memaparkan bahwa pemanfaatan biofuel tersebut di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia, dengan pemanfaatannnya yang mencapai 30% atau B30.

Salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan menurunkan biaya EBT sehingga tarifnya nanti bisa masuk dengan skala ekonomi yang wajar dan dapat dijangkau. Nantinya kebijakan harga akan diatur dalam Peraturan Presiden (PP), bukan lagi pada Peraturan Menteri ESDM.

“Kita upayakan harga keekonomian yang terjangkau dan wajar dengan insentif di dalam Perpres tersebut. Kalau untuk panas bumi, kami berikan insentif dengan cara pemerintah ikut pengeboran dan atau eksplorasi,” kata Direktur Aneka EBT Kementrian ESDM, Harris.

Pemerintah juga kini tengah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam rentang 10 tahun ke depan, bersama Menteri ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT. PLN (Persero). Dadan Kusdiana juga mengatakan bahwa RUPTL tersebut juga dipastikan untuk mencapai target 23% pada tahun 2025 dan bernuansa energi baru terbarukan.

“Ada sisa lima tahun untuk mencapai 23%. Kami sekarang ini tengah membahas rencana penyediaan tenaga listrik dalam rentang sepuluh tahun ke depan, telah berlangsung dan akan terus berlanjut bahasannya dengan PLN, Menteri ESDM, dan Dirjen Ketenagalistrikan,” ujarnya.

Dadan Kusdiana juga  melanjutkan bahwa tantangan dalam target 23% ini, menurutnya  harus memiliki perencanaan yang bagus dan tertata pada proyek-proyek RUPTL yang akan berjalan, tengah berjalan, hingga sudah berjalan sekalipun. Selain itu, pendanaan pada proyek-proyek ini juga dipastikan dan nantinya ada tim yang akan memastikan semua proyek ini berjalan dengan semestinya.

 

Sumber : cnbcindonesia.com ; ebtke.esdm.go.id ; okezone.com ; industri.kontan.co.id ; mediaindonesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.