Pemerintah Beri Santunan Jika Penerima Vaksin Covid-19 Alami Cacat atau Meninggal

Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi berupa santunan apabila penerima vaksin COVID-19 mengalami kecacatan atau meninggal dunia usai disuntik vaksin. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang takut akan pemberian vaksin COVID-19 dan efek sampingnya. Akan tetapi, kompensasi yang akan diberikan ini ialah hal yang wajar walaupun tidak ada warga yang menginginkan adanya kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi. Terbilang wajar karena vaksinasi COVID-19 ialah wajib dan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2021. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 dengan beberapa pembaruan, salah satunya mengenai kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi. Pembaruan tersebut tertuang pada Pasal 15A dan 15B yang menjelaskan ketentuan pemberian kompensasi untuk peserta yang mengalami kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi. Berikut ketentuan kompensasi berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021:

  1. Pemerintah melakukan pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dengan pencatatan dan pelaporan serta investigasi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Jika ada kejadian seperti yang dimaksud poin 1, maka pemerintah memberikan kompensasi berupa pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.
  4. Jika terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah berupa santunan cacat atau santunan kematian.
  5. Untuk santunan cacat atau santunan kematian masih belum ditentukan ketentuannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan besaran kompensasi akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Diharapkan setelah disahkannya ketentuan ini dapat mengurangi ketakutan warga Indonesia akan keamanan vaksin COVID-19 dan tentunya membawa dampak positif bagi Indonesia dalam penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19. Seperti kata Abraham Lincoln “The best way to predict the future is to create it”. Maka dari itu, mari kita buat masa depan Indonesia yang sehat tanpa COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Untuk sekarang, tetaplah disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Pencegahan terbaik ialah disiplin dalam protokol kesehatan.

Sumber: Perpres Nomor 14 Tahun 2021, Merdeka.com, dan today.line.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.