Tuntutan Ditolak, Massa Bertindak, Polisi Represi

Foto: massa berorasi di depan gedung DPRD Kota Malang. (sumber: lpmsolid)

LPM SOLID, Malang (24/09) – Aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARD) dan Front Rakyat Melawan Oligarki (FRMO). Mereka menuntut hal yang senada dengan aksi kemarin (23/09).

Bedanya, hari ini (24/09) yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional diikuti oleh jumlah massa yang lebih besar karena dukungan ARD. Atas aksinya itu, ARD menuntut beberapa hal, antara lain:

  1. Menolak reforma agraria palsu rezim Jokowi-JK
  2. Tolak Rancangan Undang-undang Pertanahan
  3. Hentikan monopoli serta perampasan tanah petani dan rakyat Indonesia
  4. Hentikan intimidasi, kriminalisasi, teror, terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia
  5. Cabut Undang-undang Liberalisasi Tanah (UU Minerba, UU PMA, UU Pembebasan Lahan)
  6. Wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia
  7. Usut tuntas konflik agraria yang melibatkan petani sebagai korban
  8. Berikan jaminan atas tanah, modal, teknologi, akses pasar, dan harga komoditi yang layak bagi petani

Tak cukup itu, terdapat tuntutan pada Isu Khusus, sebagai berikut :

  1. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan bagi Rakyat
  2. Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003
  3. Menolak revisi KUHP
  4. Menuntut DPRD Kota Malang untuk mendesak DPR RI agar menghentikan proses pengesahan RUU KUHP yang berpotensi menutup ruang demokrasi;
  5. Menuntut DPRD Kota Malang agar Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK;
  6. Mendesak DPRD Kota Malang agar mendukung Judicial Review untuk membatalkan UU KPK
  7. Berikan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan berorganisasi bagi rakyat
  8. Usut tuntas dan adili pelanggar HAM berat.
  9. Berikan jaminan kesehatan bagi rakyat

“kalau tuntutan kita tidak diamini oleh DPRD kita akan masuk gedung dan berharap ini bisa menjadi contoh-contoh kota lain agar mendesak wakil rakyat ini terbuka hatinya,” ungkap Muhammad Ridwan sebagai negosiator dari ARD, seperti yang dilansir pada laman radarmalang.id (24/09).

Tuntutan itu juga tercantum pada lembaran yang beredar di media sosial atas nama ARD. Lembaran itu berjudul “Lawan Reforma Agraria Palsu, Wujudkan Reforma Agraria Sejati”. Sayangnya, tuntutan itu tak diindahkan oleh DPRD Kota Malang. Akibatnya, sempat terjadi kerusuhan saat demonstrasi berlangsung.

Foto: massa aksi berusaha “menduduki” gedung DPRD sebagai dukungan untuk Mahasiswa yang sedang berjuang di DPR RI. (sumber: lpmsolid)

Berdasarkan pers release ARD dan FRMO yang beredar, berikut kronologinya. Pukul 11.15 WIB pihak DPRD Kota Malang keluar Gedung untuk menemui massa berjumlah 6-7 orang dan berjanji akan menyampaikan tuntutan aliansi ke DPR-RI.

Pukul 11.30 WIB, Mahasiswa melakukan negosiasi dengan ketua DPRD untuk dipersilahkan masuk ke Gedung DPRD. Negosiasi pertama gagal. Pada negosisasi kedua, negosiator sempat dipersilakan polisi di pintu gerbang untuk memasuki Gedung DPRD, asalkan ada penanggung jawab jika ada kerusakan

Perwakilan mahasiswa kemudian menyetujui dan membangun komitmen dengan massa aksi bahwa masa ketika masuk tidak akan melakukan perusakan, pelemparan, dll. Jika ada perusakan, itu berarti di luar koordinasi, dan massa aksi akan menyerahkan oknum perusakan langsung kepada kepolisian.

Namun, ketika kembali ke pintu gerbang, polisi menahan massa aksi dan mempersilakan massa aksi bernegosiasi dengan ketua DPRD. Pukul 12.10 WIB, 10 perwakilan massa aksi masuk dan melobi ketua DPRD dan didampingi kepolisian.

Ketua DPRD dan kepolisian berargumen bahwa kehendak mahasiswa tidak ada artinya. Negosiator menimpali bahwa “hal itu sebagai upaya meyakinkan kawan-kawan di Jakarta agar berhasil masuk Gedung DPR RI di senayan dan membatalkan seluruh rencana pengesahan RUU tidak pro rakyat yang hingga detik in dikebut oleh DPR. Tanpa pendudukan, tidak ada reformasi. Tidak ada hidup yang lebih bebas dari rezim otoriter orde baru.”

Namun, ketua DPRD tetap menolaknya. Mahasiswa memberitahukan kepada ketua DPRD agar dipersilahkan di halaman DPRD, tidak masuk Gedung dan tidak akan merusak.

Pukul 12.24 WIB, negosiator keluar dari kantor dan memberitahukan bahwa permintaan itu tidak dikabulkan. Pukul 12.28 WIB, negosiasi buntu, mahasiswa memaksa masuk Gedung sehingga terjadi represi terhadap massa aksi.

Pukul 13.00 WIB, polisi menembakkan water cannon sebanyak 7 kali kearah mahasiswa. Pukul 13.09 WIB, massa mundur, beberapa dari mahasiswa terluka dan terdapat 1 orang mahasiswa UMM yang ditahan pihak kepolisian.

Pukul 13.21 WIB masa aksi dikondisikan di depan balai kota Malang. Pukul 13.47 WIB konsolidasi internal aliansi. Pukul 14.42 WIB, pernyataan sikap dari aliansi dan massa dibubarkan.

Setelah kerusuhan terjadi saat demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, terdapat 8 korban atas tindakan kekerasan polisi. Setidaknya, Mereka ada yang dipukul polisi di barisan depan sehingga pingsan dan dirawat di rumah sakit, sampai ada yang luka di pergelangan tangan. (nun/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.