Pers Sebagai Pilar ke-4 Demokrasi Atau Caterpillar?

(pers sebagai pilar ke 4 demokrasi atau caterpillar?. sumber foto: diskominfo.kaltimprov.go.id)

Oleh: Nun Faiz Habibullah Ahmad

Dengan surat kabar, kadang-kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan.”- Benyamin Constant (1767-1834)

Apa itu Pers? Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Secara umum peran dan fungsi pers adalah menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan kontrol sosial. Apa hubungan pers dan demokrasi? Tulisan ini mencoba mengkritisi hubungan pers dan demokrasi. Selamat berpikir.

Trias politica sebagai 3 pilar demokrasi (legislatif, yudikatif, eksekutif), seakan-akan masih kurang, maka dari itu “pers” disebut-sebut sebagai pilar ke-empat. Eksistensinya memang bukan di dalam struktur pemerintahan, tetapi sumbangsih dan pengaruhnya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sangat signifikan. Meski pers juga sering dipolitisir oleh penguasa dan pemilik modal.

Menilik perjalan kemerdekaan yang terjadi di Indonesia, ternyata tak lepas dari peranan sebuah media (surat kabar) yang dikenal dengan pers. Pasalnya, pada waktu itu (pra kemerdekaan), pers nasional dimanfaatkan sebagai pemicu untuk mengobarkan semangat para pejuang Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda.

Selain itu, dalam kurun waktu setengah abad lebih di negeri ini, perjalanan pers semakin mampu memberikan kontribusinya. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Orba), pers seakan mampu menghirup udara bebas. Ruh kebesan pers pasca tumbangnya Orba, menjadikan pers mampu menunjukkan kedaulatannya, yakni pers berperan sebagai kontrol sosial.

Tata laksana pemerintahan yang awalnya hanya didengar sayup-sayup oleh rakyat, kini berbalik 180 derajat. Rakyat dengan memasang mata dan telinga bisa melihat bagaimana Negara ini sedang digarap, rakyat bisa membaca dan menonton bagaimana kebijakan public yang dibuat oleh 3 pilar tersebut. Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif, bisa “dihadirkan” ke tengah-tengah rakyat oleh pers.

Dalam perannya itulah, pers hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Kekuatan goresan pena para jurnalis mulai mewarnai jagad demokrasi di Indonesia. Produk pers, baik media cetak maupun elektronik, terus mengawal jalannya kehidupan Negara, termasuk di ranah pendidikan. Berbagai informasi mereka suguhkan ke publik. Mulai dari yang mendidik, menghibur, hingga tidak menghibur, pers mulai penuh warna.

Jika pers memang hadir untuk menyanggah demokrasi sebagai pilar ke-4, mengapa sepak terjangnya justru acapkali “terkesan menciderai” demokrasi itu sendiri? Seperti mengkritik pemerintah dan para penguasa. Pertanyaan mendasar ini tak berlebihan kiranya ketika disampaikan mengingat peran dan fungsi pers dalam kehidupan negara demokrasi bisa bersimbiosis mutualisme, terlebih di negara yang menerapkan teori responsibility pers, seperti di negara Indonesia.

Menurut hemat penulis, melaksanakan fungsi pers, terutama kontrol sosial, memang “terkesan menciderai demokrasi” bagi sebagian orang, namun sebenarnya itu merupakan obat bagi demokrasi. Tentu, biasanya obat yang manjur itu obat yang pahit. Bila demokrasi itu terkena penyakit (terjadi penindasan atau pelanggaran hukum) tidak ada salahnya minum obat, justru memang harus minum obat. Dalam artian mereka harus akui kesalahan (menerima kritik) dan menjadikannya sebagai pelajaran.Di situlah fungsi pers sebagai kontrol sosial yang baik untuk demokrasi.

Dalam tulisan ini, penjelasan di atas saya sebut dengan “pers pilar” karena fungsinya memang benar-benar bertujuan untuk mengokohkan demokrasi. Meski pun memang terkadang menyakitkan. Namun, dampak jangka panjang yang diterima oleh demokrasi akan positif. Oleh karena itu, pantas saja jika pers disebut sebagai pilar ke empat demokrasi.

Bahkan Aleksandr Solzhenitsyn sebagaimana dikutip oleh William L. Rivers, Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christians, menyatakan bahwa pers di negara-negara Barat telah menjadi paling berkuasa, lebih berkuasa daripada legislatif, eksekutif dan yudikatif (Effendi, 1984 : 190). Hal tersebut ingin menunjukkan bahwa pers harus berdaulat di dalam negara demokrasi. Lantas, siapa yang mengontrol pers bila terlalu berkuasa? Siapa lagi kalau bukan rakyat. Karena di dalam demokrasi, rakyat adalah pemimpin tertinggi. Maka tepat slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Sedangkan “pers caterpillar” yang saya maksud dalam tulisan ini adalah pers yang tidak menjalankan peran dan fungsinya. Terutama pers yang dengan sengaja hanya menjadi kaki tangan kekuasaan (humas kekuasaan), tidak melakukan kontrol sosial. Pers semacam itu, sama saja seperti caterpillar (ulat) yang menggrogoti tubuh demokrasi secara perlahan. Pasalnya, pers yang dengan sengaja atau tidak berani mengkritik kekuasaan sama halnya membiarkan kekuasaan itu bertindak sesukanya. jika hal itu terjadi, seolah-olah pers melegitimasi segala tindakan (termasuk penindasan) yang dilakukan oleh penguasa dengan framing yang tampak apik.

Sekalipun terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pers, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Ada Hak jawab dan hak koreksi yang dapat dilaluinya dan pers yang bersangkutan wajib melayaninya. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. sedangkan Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Pada akhirnya, tidak ada alasan seseorang atau badan yang berada di negara demokrasi ini untuk menolak atau menghalangi kerja-kerja jurnalistik, bahkan seharunya mendukung jurnalistik itu sendiri. Jadi, mau menjadi pers pilar atau caterpillar?

 

*adalah Pemimpin umum LPM SOLID FT UB 2019

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, angkatan 2016

(Tulisan ini diterbitkan pertama kali di majalah KHARISMA 2015 edisi pers dengan judul “menyoal pers sebagai pilar ke 4 demokrasi”. Tulisan ini telah diedit, ditambahkan dan diolah dari berbagai sumber).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.