ICMI: JALAN MENUJU PUNCAK, KEMBALI KE KHITTAH, ATAU PUSAT ANCAMAN MILITER?

SRI BINTANG PAMUNGKAS*

Hartono mau masuk ICMI? Ah, kalau mau masuk, masuk saja! Sebagaimana organisasi-organisasi yang lain, datang saja ke sekretariat ICMI di Kebonsirih, lalu Tanya bagaimana prosedurnya. Kalau memang harus menyampaikan permintaan, ya tinggal tulis saja! Kabarnya setiap anggota baru harus diusulkan oleh tiga anggota lama. Jadi mestinya Hartono yang jendral pensiunan itu, juga mengikuti prosedur yang sama, itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Adi Sasono, Sekretaris Umum (tidak sama dengan sekretaris Jendral) ICMI ketika menjelaskan keinginan Hartono.

Tetapi Adi Sasono juga maklum, bahwa Hartono bukan sembarang calon anggota. Selain dia bekas orang nomor satu di Angkatan Darat, sekarang pun dia adalah menteri penerangan. Bagi ICMI, yang sangat paternalistik itu, masuknya Hartono harus disambut dengan antusiasme. ‘Kan ICMI memang organisasi pendukung pemerintah dan birokrat. ‘Kan ICMI tidak merasa afdol kalau tidak ada Presiden Soeharto sebagai “Sang Pelingdung”? Bahkan, pak Harto adalah “Pendiri Nomor 50”? Memang di luaran sana ICMI dikenal sebagai Ikatan Cendekiawan Masuk Istana (maksudnya Istana Merdeka). Ada juga yang mengatakan Ikatan Calon Menteri Indonesia, dan banyak yang lain lagi. Maka segera bersidanglah (31/7) Pleno Pengurus ICMI untuk menerima Hartono, katanya.

Yah, kalau tidak bisa menjadi menteri, cukuplah menjadi anggota MPR. Bukankah dulu, 1992, MPR menjadi “ijo royo-royo” karena anggota-anggota ICMI ‘ditembak’ masuk golkar dan ‘dipasang’ menjadi anggota MPR? Orang-orang BPPT (dan IPTN) yang menjadi pendukung ICMI serta tokoh-tokoh ICMI lain, seperti Nurcholis Majid serta Fadel Muhammad, adalah orang-orang yang ‘ditembak’ untuk menghijaukan MPR. Mereka punya tugas khusus: mensukseskan SU MPR dan memilih Soeharto menjadi presiden. Maksudnya juga memilih Habibie menjadi wapres. Yang terakhir ini gagal.

Bagaimana dengan 1997? Beberapa tokoh ICMI telah disiapkan pula. Sayang, beberapa nama penting telah dicoret dari keanggotaan MPR, mengikuti nama Adi Sasono. Kabarnya, mereka adalah para doktor dan profesor, seperti Prof. Dawam Rahardjo, dan Dr. Watig Pratignya. Bisa dipastikan pula, bahwa Dr. Amin Rais pun tidak akan masuk. Ada apa pula ini? Rupanya ICMI masih banyak mendapat batu sandungan. Dari mana? Apakah ini ada hubungannya dengan keinginan masuknya Hartono?

Di satu pihak memang ada antusiasme masuknya Hartono ke ICMI, tetapi di lain pihak ada yang menanggapinya dengan hati-hati, kenapa? Antara Habibie dan Hartono pernah ada clash yang cukup hebat. Semula Habibie menolong Hartono, ketika yang terakhir ini tergusur oleh Basofi Sudirman dalam bersaing menduduki kursi gubernur Jawa Timur. Rupanya Basofi mempunyai kantong cukup tebal untuk membungkam mulut DPRD yang ‘tidak suka’ kepadanya, sehingga dialah yang berhasil menduduki jabatan Gubernur Jawa Timur.

Pokoknya, bekas Pangdam Brawijaya ketika ICMI didirikan di Malang akhir 1990 itu tergusur dan tidak punya pijakan lagi. Habibie menolong Hartono dari tanpa pijakan hingga Kasospol lalu KASAD. Dengan pertolongan itu, Habibie bukannya tanpa maksud. Habibie membutuhkan kelompok militer untuk mendukungnya menjadi Wapres.

Habibie tidak ingin peristiwa pedih Maret 1993 terulang kembali. Kala itu dia sudah dinyatakan menang dari pesaingnya, antara lain Try Soetrisno dan Moerdiono. Tetapi Jendral Harsudiono Hartas ‘memotong’ Habibie, sehingga Fraksi ABRI memilih Try. Lalu PPP ikut memilih Try, sedang PDI Soejardi sudah lebih dahulu.  Bahkan Golkar belum memilih. Maksudnya mau menunggu FABRI dan FPP untuk memilih Habibie. Setelah tiga fraksi memilih Try, maka tidak ada pilihan lain kecuali Habibie menyatakan: “Tidak tertarik untuk menjadi Wapres”. Tetapi 1998, Habibie punya keinginan lain. Dia harus jadi Wapres, kursi yang seharusnya miliknya pada 1993.

Harapan Habibie, Hartono yang sudah diorbitkan menjadi orang besar tersebut tahu diri untuk mendukung Habibie Maret 1998 nanti. Ternyata Hartono selingkuh. Bermodalkan putera (ramuan) Madura, si Jendral ingin menjadi Wapres sendirinya. Hal ini membikin pusing Habibie. Untung, pada 27 Juli, meskipun FABRI tidak setuju, Habibie tetap berharap Soejardi (PDI), selain Ismail Hasan Matareum (PPP) dan Hamoko (Golkar), mau mengingat jasa Habibie dan setuju Habibie menjadi Wapres 1998-2003.

Bahkan Hartono mau menyaingi Habibie dengan CIDES (Center for information Development Studies)-nya, dan membentuk CPDS (Center for Political dan Development Studies) yang dipimpin oleh keponakannya sendiri sekaligus orang ICMI/Golkar, Dr. Amin Santoso, dibantu oleh orang pentolan ICMI/Golar lainnya, Dr. Din Samsuddin. CIDES dan CPDS sempat bersaing untuk “hebat-hebatan”. Tapi, keuangan CPDS yang tidak kokoh meskipun sudah dibantu oleh Yayasan Kopasusnya Prabowo, tidak bisa menolong eksistensi CPDS. CPDS sekarang terpuruk, bahkan tidak ada kabar beritanya lagi.

Dan rupanya, perjalanan Hartono untuk menggantikan kedudukan Faisal Tanjung sebagai Pengab terhenti pula di tengah jalan. Dia hanya diberi posisi Menteri Penerangan oleh Pak Harto, dengan tugas “mengatur” informasi kepada masyarakat, serta megusut pembunuhan terhadap para wartawan oleh jawara-jawara militer (dan tugas mulai dilaksanakan dengan ‘cukup baik’, yaitu dengan program melatih para wartawan untuk bisa menembak). Kedudukan baru ini tentu menggembirakan juga.

Oleh sebab itulah, maka, orang bilang, Hartono ingin ”wawuh” (berbaik kembali) kepada Habibie dengan cara masuk ICMI. Dengan begitu, Hartono mau menunjukkan penyesalannya, telah main “selingkuh”. Yah, kalau sekarag (1998) tidak bisa jadi Wapres. Mungkin nanti setelah Habibie (2003), dia dapat gilirannya juga. Itu harapannya! Itupun kalau benar Habibie menjadi Wapres.

Tetapi ada cerita lain lagi. Dan ini yang mungkin bisa menjelaskan kenapa beberapa nama ICMI dicoret dari calon anggota MPR 1997-2002 mendatang. Memang sudah menjadi banyak dugaan orang, bahwa Samuel Hatington adalah orang kedua yang menyatakan bahwa setelah komunisme runtuh, Barat terpaksa harus berhadap-hadapan dengan Islam, alias Islam adalah sosok yang menakutkan dunia. Kalau Bung Samuel, yang pikirannya dikutip oleh pimpinan NATO adalah orang kedua, siapa orang pertama? Tanpa menyebut nama, pokoknya dia orang ABRI, dan itu terjadi lewat 25 tahun sebelum Hutington bicara.

Jadi, sejak PKI ditumpas: “Maka musuh negara adalah Islam”. ABRI takut kepada Islam? Bukan begitu: ABRI tidak ingin Islam Berjaya di Republik Indonesia. Dan kiprah ICMI dianggap sebagai berbau Islam yang berbahaya. Atau paling tidak, ICMI bisa disusupin orang-orang Islam garis keras. Oleh sebab itu, ICMI perlu diawasi dan dikendalikan!

Bukan Habibie yang berbahaya. Tetapi orang-orang di bawah Habibie yang berbahaya! Apalagi, kalau Habibie menjadi Wapres. ICMI harus segera dilepaskan. Tidak usah menunggu sampai tahun 2000, saat muktamar untuk memilih ketua umum baru. Sebab, kalau Habibie sibuk dengan Wapresnya, akan dikhawatirkan ICMI akan dipegang oleh orang-orang Islam garis keras.

Bukankah orang-orang seperti Adi Sasono, dan anak-anak buahnya di CIDES, adalah tokoh-tokoh demonstran? Belum lagi tokoh-tokoh Islam ‘garis keras’ lain yang dulu pernah bersebrangaan dengan pemerintah. Seperti Dr. Imaduddin yang sekarang masuk dan ‘bersembunyi’ di belakang ICMI. Islam yang semula tercerai-berai menjadi menyatu? Bukankan ini lalu membahayakan? Ini semua adalah pandangan dari sisi kacamata ABRI. Bukankah ABRI pula yang menghalang-halangi pembentukan ICMI di Malang?

Bukankah, meskipun ICMI akhirnya berdiri, banyak tokoh militer yang dimintai untuk mengawasi ICMI dari dekat, dan kalau perlu sekligus ‘menjinakkan’ ICMI! Itu adalah assignment dari the Boss, the Boss of Bosses. Oleh sebab itu, ijin Hartono masuk ICMI datang langsung dari the Boss. Jadi, dari situlah datang isu Hatono mau menggantikan Habibie, tidak perlu pada tahun 2000, tetapi tahun 1998 nanti.

Begitu Habibie naik menjadi Wapres, ABRI dan the Boss tidak ingin terjadi kebangkitan Islam yang dikumandangkan oleh ICMI, atau orang-orang ‘garis keras’ yang mau berlindung di ICMI. ABRI dan the Boss tidak ingin Islam bangkit menjadi suatu kekuatan yang akan memengaruhi nafas Republik ini dengan akhlak mulia. Bukankah Sri-Bintang dan Amien Rais adalah korban-korban ABRI?

Rupanya Habibie lebih mengkhawatirkan Wapresnya daripada Islamnya. Oleh sebab itu, diapun menyadari untuk tidak usah ‘bikin macam-macam’ sama ABRI. Maka pertemuan 31/7 itu sekaligus dijadikan pula untuk melontarkan keinginannya ‘kembali ke khittah’, sebagai syarat kepada ABRI bahwa Habibe “patuh” untuk tidak membawa ICMI menjadikan kekuatan politik Islam. “Kalau ada yang melakukan kegiatan politik, itu merupakan kegiatan individu, bukan organisasi. Sebab tidak mungkin ICMI melakukan politik praktis”. Kata Habibie menepis dugaan (atau harapan?) orang.

Kembali ke khittah berarti ICMI kembali pada tujuannya semula, yaitu sebagai organisasi budaya yang aktif mengembalikan sumberdaya manusia. Sayang, ICMI yang usianya sudah hampir tujuh tahun ini tidak menjelaskan apa hasil peningkatan sumberdaya manusia ICMI selama ini. Masyarakat bertanya-tanya apa hasil ICMI selama ini. Bahkan ICMI telah melupakan “program peningkatan 5-K”nya yang terkenal ada awal berdirinya itu. Kwalitas Iman, Kwalitas Hidup, Kwalitas Kerja, Kwalitas Ilmu, dan Kwalitas Karya.

Yang terdengar selama ini hanyalah pertemuan Silaturrahmi Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional. Apa yang dibicarakan di situ, rakyat tidak pernah tahu dan tidak merasakan hasilnya. Yang sering kedengaran ialah CIDES yang membikin pertemuan-pertemuan ‘ilmiah’ tentang pembangunan semodel dengan Lembaga Studi Pembangunannya. Adi Santoso pada waktu itu masih aktif LSM dulu.

Jadi, ICMI gagal? ICMI hanya berhasil menghimpun sentimen Islam dalam satu wadah, dengan ‘penuh harap’. Tetapi ICMI gagal dalam memberikan harapan bagi kejayaan Islam di Indonesia. Kenapa begitu? Karena ICMI tidak berdiri lurus di atas keadilan dan kebenaran. Sebagai kumpulan dari para intelektual ICMI tidak independen sebagai layaknya intelektual.

ICMI memilih berpihak pada kekuasaan, seolah-olah kuasalah yang memberi hidup Islam. Dalam pikiran sementara tokoh ICMI, tanpa perlindungan kekuasaan, seolah-olah Islam akan habis di Indonesia. Padahal, kekuasaan yang ada sekarang identik dengan kedzalimin. Jadi, Islam berlindung di balik kedzaliman. Kalaulah berpihak, intelektual seharusnya berpihak kepada rakyat. Kepada yang lemah, yang tertindas karena itulah tugas para intelektual memecahkan masalah manusia dan kemanusiaan.

Seharusnya ICMI tegak berdiri lurus dan melihat ke sekelilingnya dengan obyektif. Dengan kemandirian seperti itu, dengan intelektualitasnya, ICMI bisa mengoreksi pemerintah, sekiranya pemeritah keliru. ICMI bisa mengoreksi peran ABRI dengan tegas dan jelas tanpa rasa takut, karena ICMI tidak berpihak kepada siapaun. ICMI bisa membela dan membantu rakyat yang lemah sekiranya ditindas dan dianiaya.

Dari gambaran di atas, dapat diketahui dengan jelas, ICMI telah tidak berbuat apapun selama ini. ICMI hanya dianggap sebagai wadah atau terminal tempat ‘menunggu; para calon birokrat, kalau sewaktu-waktu ada kesempatan untuk ‘tampil’ ke atas. Tetapi tanpa ada konsep apapun yang dipersiapkan untuk menata negara masa depan. Lihatlah Wardiman Djojonegoro. Bagaimana dia bingung mau menjelaskan konsep link & match-nya yang hanya ada di mulut tanpa ada aplikasi riil.

ICMI mengira, bahwa dengan mendekati puncak kekuasaan, maka para anggotanya akan terangkat ke atas dan sekaligus ICMI mendapat perlindungan. Dugaan ini keliru, siapa yang berusaha mendekati the Boss, ABRI tidak akan rela, sebab ABRI selalu phobia terhadap Islam. Sehingga, betapapun ‘berbusa-busa’ mulut ICMI untuk memperlihatkan kesetiaannya pada kekuasaan, ICMI akan tetap dicurigai ABRI.

Keadaannya akan lain, kalau ICMI tidak memperlihatkan ketertarikannya pada kekuasaan. Maka, betapapun gencarnya koreksi-koreksi ICMI terhadap peranan ABRI yang eksesif, ABRI tidak akan bisa berbuat banyak karena koreksi-koreksi tersebut tidak berpihak kecuali pada kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Bahkan, rakyat akan banyak berbalik memberi dukungan kepada ICMI.

Sekarang keadaan semakin nyata, bahwa ICMI harus diperbaiki, tetapi jelas tidak oleh Hartono. Kehadiran Hartono di ICMI tidak lain adalah untuk menjinakkan Islam dan bahkan “menghancurkan” kekuatan Islam agar akhlak mulia Islam tidak mewarnai politik negara. Atas perintah Soeharto, Hartono dan ABRI-nya akan membikin Indonesia menjadi semacam Turki yang sekuler dan militeris, atau Aljazair.

Jadi, pemilihan kembali Habibie menjadi Ketua Umum ICMI ternyata salah. Demikian pula terlebih-lebih memilih Hartono, atau birokrat yang lain. Seharusnya, Habibie hanya sebagai batu loncatan untuk mendirikan ICMI. Setelah itu, ICMI harus mandiri dan menjaga jarak dengan birokrat, dan berbagai kekuasaan politik, selain kepada rakyat.

Kenapa khittah 1988? Padahal, pada 1988, ICMI belum ada. Justru pada sekitar 1988, sekelompok tokoh muslim, antara lain Dawam Rahardjo, Imaduddin, Nurcholis Madjid, dan Amien Rais justru berkali-kali membuat pertemuan untuk membentuk perhimpunan cendekiawan muslim. Dengan wadah tersebut diharapkan bisa terhimpun kekuatan Islam untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah yang dirasa selalu ‘memojokkan Islam’. Sayang mereka tidak sabar (istiqamah) menanti saat yang baik dengan ‘berbalik’ memandang kekuasaan.

Ingat, peristiwa Komando Jihad yang muncul pada 1981. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 1983. Dan peristiwa Lampung 1989. Pendirian ICMI sendiri baru disepakati Oktober 1990. Jadi, ICMI yang sekarang ini, pada awalnya, didirikan untuk tidak ‘bermesra-mesraan’ dengan kekuasaan, terlebih-lebih dengan para pembantai mujahid. Jadi, kembali ke khittah 1988 adalah kembali ke semangat jihad. Apapun maknanya, mari manfaatkan khittah untuk membangun semangat jidah ICMI, sadarlah!

*Bandung, 8 Agustus 1997

Daulat Rakyat: edisi 11 Agustus 1997

Dipresentasikan ulang oleh Bpk. Sri Bintang Pamungkas pada:

Simposium Nasional Kontemplasi ICMI, 4-5 November 2000

(Tulisan ini termuat dalam LPJ Simposium Nasional “Redefinisi dan Reaktualisasi ICMI” dan diketik ulang oleh Anggota LPM SOLID FT UB, Hera Aulia Rahmah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.