Keluh Kesah Mahasiwa Teknik Terkait Batas Pengumpulan Proposal PKM Hari Ini

Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menargetkan pengiriman 500 proposal PKM untuk meningkatkan kontribusinya di bidang prestasi untuk Universitas Brawijaya. Demi memenuhi target ini, sejumlah mahasiswa dari penerima beasiswa hingga aktivis organisasi kemahasiswaan pun diwajibkan menyusun proposal. Beberapa mahasiswa menyampaikan keluhannya, terutama berkaitan dengan batas pengumpulan yang jatuh pada hari Jum’at ini (5/10).

Berdasarkan data statistik yang dibacakan oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik, Dr.Eng. Denny Widhiyanuriyawan, S.T., M.T., proposal yang dikirim untuk PKM DIKTI terus mengalami penurunan kuantitas sejak tahun 2015 hingga 2018. Dari data yang berhasil diperoleh, tahun 2015 Fakultas Teknik mengunggah 324 proposal, 199 proposal di tahun 2016, 194 proposal di tahun 2017 dan 65 proposal di tahun 2018. Namun menurut Denny sudah terdapat peningkatan dari segi kualitas, terbukti dari prestasi yang diperoleh, dimana pada PIMNAS ke-30, Teknik berhasil meraih 2 medali perak melalui tim yang berhasil melaju ke PIMNAS. Dari pencapaian ini, Denny mengharapkan kontribusi yang lebih dari mahasiswa teknik dalam PKM DIKTI periode yang akan datang. “Kalau kita berprestasi, keberuntungan dam hal2 yg lainnya itu akan datang dengan sendirinya,” ujar Denny.

Pada Senin (1/10) lalu, pihak kemahasiswaan Fakultas Teknik melakukan sosialisasi mengenai kewajiban PKM yang dibagi menjadi 4 basis kemahasiswaan. Pembagian itu diantaranya terdiri dari Tenaga Laboratorium (Asisten -red), Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM dan LSO, serta mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan PPA. Dalam sosialisasi yang digelar di Auditorium Prof. Ir. Suryono tersebut, Denny juga meminta untuk mahasiswa yang diberi kewajiban untuk mengumpulkan draft proposal paling lambat pada Jum’at (5/10) mengikuti jam kerja Dekanat FT. Menanggapi hal ini, beberapa mahasiswa, salah satunya Rachdian Rizqi Abadi menyampaikan keberatannya sebagai penerima beasiswa PPA yang berencana lulus dalam waktu dekat ini.

“Bukan memberatkan sebetulnya, tapi kasihan untuk kelompok yang ditinggal,” tutur mahasiswa yang kerap disapa Ikik ini. Ikik juga menjelaskan saat dirinya menerima SKL (Surat Keterangan Lulus) maka dirinya tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa. “Padahal kan PKM kan Program Kreatifitas Mahasiswa,” lanjut Ikik. Menanggapi hal ini Denny mengkonfirmasi jika penerima beasiswa PPA yang dalam waktu dekat ini akan lulus tetap diwajibkan untuk menyusun proposal PKM.

“Dia bisa jadi anggota. Dia bisa men-supervisi temennya yang belum dapat judul, ‘oh ini loh judul saya yang bisa kamu jadikan PKM’. Ya kan bisa jadi judul, ide itu bisa diaktualisasi atau ditindak lanjuti,” terang Denny. Menurutnya apabila nanti sudah lulus bisa digantikan dengan anggota lain. “Tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi,” lanjut Denny.

Saat ditanya mengenai konsekuensi apabila tidak mengikuti kebijakan ini, Denny menyebutkan tidak ada sanksi yang diterapkan. “Kalau sanksi itu salah satu sikap kedewasaan, kan kalian itu punya kemampuan punya keahlian, punya suatu sikap yang saintifik, kira-kira sanksi itu sanksi beban mental lah beban rohani,” jelas Denny.

Keluhan juga disampaikan oleh mahasiswa arsitektur penerima beasiswa PPA, RF dan DR yang merupakan salah satu fungsioner Himpunan Mahasiswa Arsitektur FT-UB. “Menurut saya hal itu (kewajiban PKM -red) terasa membebankan karena hal tersebut juga berkaitan dengan pemagian waktu, yang disemester 7 Teknik Arsitektur itu ada Desain Arsitektur Akhir dan seminar arsitektur yang dimana itu mengerjakan skripsi bab 1-3, dan ketika ada kewajiban PKM yang baru diberitahukan H-5 hari yang bebarengan dengan review produk DA,” keluh RW saat diwawancarai tim redaksi pada Senin (1/10). Menurut DR, apabila pemberitahuan (kebijakan -red) diberikan jauh-jauh hari menurutnya akan lebih meringankan untuk mencicil disamping pengerjaan tugas akademik. “Mungkin lebih memberikan waktu lebih lama perihal pengumpulan proposal serta pemberitahuan yang ‘gak mepet’ supaya dalam hal pengerjakan juga lebih maksimal,” kata DR dengan sedikit menyampaikan kekesalannya. Terlepas dari batas pengumpulan yang sangat singkat, keduanya mengaku ada tanggung jawab moral untuk mengikuti PKM ini.

Hampir senada dengan kedua mahasiswa arsitektur, Ahmad Fathan Halim yang merupakan Ketua LSO KBM Al-Hadid FT-UB juga sepakat dengan kebijakan ini. “Menurutku ini sebenernya bagus sih. tapi mungkin agak sedikit memberatkan buat beberapa temen² mahasiswa apalagi dengan deadline yang mepet (4 hari),” ujarnya lewat pesan singkat saat diwawancarai oleh tim redaksi. Mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2015 itu juga mengungkapkan sedikit keberatannya terkait kewajiban yang dibebankan untuk LSO. “Kalau penerima beasiswa mungkin masih masuk ya sebagai istilahnya feedback lah, tapi kalo dr aktifis organisasi kaya (rasanya -red) masih belum sepakat saja,” lanjutnya. Sebagai tambahan, LSO Al-Hadid dan beberapa LSO lainnya ditargetkan untuk mengirim sedikitnya hingga 10 proposal PKM.

Menanggapi keluhan mengenai kemepetan jadwal, Denny mengkonfirmasi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan. “Itu kan nanti masih ada perbaikan-perbaikan, kita kan nanti mengunggahnya November. Tetapi dengan skema yg mepet ini kita optimalkan,” jelasnya.

Terlepas dari keluhan-keluhan yang disampaikan, narasumber-narasumber yang berhasil dimintai keterangan mengungkapkan bahwa mereka menyetujui kebijakan yang dibuat oleh pihak Kemahasiswaan Dekanat FT ini. “Sebenernya setuju saja sih kalau aku buat Al-Hadiid ya, soalnya di Al-Hadiid kan ada departemen keilmuan juga,” terang Fathan. Hampir senada dengan Fathan, Ikik juga menyetujui kebijakan Dekanat untuk memaksimalkan lembaga kemahasiswaan yang ada. “Yang perlu digaris bawahi itu cara mem-follow up-nya terutama bagi penerima PPA dan Bidikmisi,” ujar Ikik.

Di samping itu, para mahasiswa tersebut memberikan saran dan permintaan kepada pihak Dekanat FT-UB. Beberapa saran yang disampaikan oleh para mahasiswa adalah diantaranya meminta pengunduran batas pengumpulan, mempermudah teknis pengumpulan dengan melalui metode online, pemberitahuan yang lebih luas menggunakan semua media yang dimilikin oleh pihak dekanat, hingga pemberian pedoman pada para mahasiswa. “ini sebagai bentuk usaha kita bersama sebagai civitas akademika FT untuk berusaha membangun FT,” kata Denny sebagai penjelas dari tujuan kebijakan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *