Melihat Konflik Agraria Secara Utuh

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) DIANNS Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA-UB) menggelar diskusi publik bertema agraria pada Jumat 19 Mei 2017. Diskusi yang berjudul “Tanah (masih) milik Rakyat?” ini dibawakan oleh tiga pemantik yakni Adib Dian Mahmudi, Koordinator Konsorium Pembaharuan Agraria Jawa Timur, Abdul Kodir A, akademisi Universitas Negeri Malang (UM), dan Hayu Primajaya, redaktur digital LPM DIANNS. Acara diselenggarakan di Gedung E FIA-UB dan dihadiri oleh LPM se-Malang raya.

Rangkaian acara sudah dimulai dari sore hari, diawali dengan pameran foto yang digelar mulai dari pukul 15.30 dan disusul Live Karikatur pada pukul 16.00. Pada malam harinya, ada Panggung Rakyat yang disusul sekitar pukul tujuh dengan pemutaran film berjudul Terancam di Garapan Sendiri untuk mengawali diskusi. Pemantik pertama yakni Hayu Primajaya berbicara tentang pemaknaan tanah bagi para petani. Lahir sebagai keluarga petani, Hayu memaparkan pentingnya memandang tanah sebagai sebuah sistem agraria yang utuh. Tanah bagi para petani, bukan hanya sekedar lahan fisik, melainkan juga sumber produksi dan kehidupan yang utama. “Tanah adalah kehidupan itu sendiri”, tegasnya.

Dasar-dasar perspektif agraria kemudian lebih jauh dipaparkan oleh Abdul Kodir, akademisi yang juga Koordinator Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang. Ia menilai, tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan (komoditas) sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan murni kepada mekanisme pasar. Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan berlapis, sehingga jika tanah diambil, yang hilang bukan hanya sumber pengasilan dari tanah tersebut, melainkan juga unsur sosial, hubungan manusia dengan manusia, bahkan bisa jadi kebudayaan. Masalah agraria juga bersifat historis dan struktural, dimana masalah-masalah yang terjadi sekarang banyak yang merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan di masa lalu (residual consequences). Abdul Kodir juga menjelaskan tonggak-tonggak penting dalam perjalanan agraria di Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan sampai era reformasi.

Sisi historis ini juga dibahas dan ditambahkan oleh pemantik ketiga, Adib Dian Mahmudi. Pada zaman feodal, kepemilikan tanah di kerajaan ditentukan mutlak oleh raja. Kemudian pada zaman kolonial, beberapa kali kebijakan tentang agraria diberlakukan. Mulai dari sistem pajak, sistem tanam paksa (cultuurstelsel), sampai diberlakukannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 (Agrarische Wet 1870) yang memungkinkan penanaman modal swasta di sektor-sektor pertanian di Hindia Belanda. Namun baik pajak maupun tanam paksa, sama-sama membebani rakyat yang hanya dianggap sebagai penggarap. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria juga tak serta merta membuat keadaan lebih baik. Adib menjelaskan, keadaan rakyat tidak jauh berbeda, tanah-tanah tetap menjadi bancakan negara dan swasta dengan alasan rakyat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya (eigendom).

Pasca kemerdekaan, beberapa langkah dilakukan pemerintah untuk merombak sistem agraria turunan feodal dan kolonial tersebut. Di antaranya adalah peluncuran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, redistribusi tanah kepada petani-petani penggarap, dan pembentukan Pengadilan Landreform. “Karena mengurusi masalah agraria tidak hanya masalah distribusi lahan, tapi juga penyelesaian sengketa-sengketa di baliknya”, papar Adib.

Namun pada pemerintahan Soeharto, UUPA 1960 yang sudah digodok selama 12 tahun itu di-“peti es”-kan dan Pengadilan Landreform dibubarkan pada tahun 1970. Orde Baru juga membuka peluang untuk penanaman modal asing lewat UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 sehingga banyak investasi-investasi luar yang masuk. Setelah reformasi, banyak tanah-tanah milik negara yang dikuasai rakyat. Permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya banyak  berujung pada permasalahan agraria sekarang, baik antara masyarakat dengan BUMN, maupun dengan swasta.

Aspek historis tersebut kemudian dikontekstualisasi dengan keadaan empiris dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Adib pun menceritakan pengalamannya mengawal kasus-kasus agraria khususnya yang terjadi di Malang Raya sebagai Koordinator Konsorium Pembaharuan Agraria Jawa Timur.

Setelah ketiga pemantik memaparkan temuannya masing-masing, dibuka sesi diskusi. Diskusi berjalan aktif dengan beberapa peserta diskusi memberikan pandangannya terhadap isu-isu agraria yang terjadi baik nasional maupun di daerahnya masing-masing. Peserta diskusi menilai, keluputan pemerintah untuk memandang tanah sebagai suatu entitas yang kompleks merupakan akar masalah tidak hanya masalah agraria, namun juga masalah kependudukan lain seperti penggusuran yang terjadi di kawasan urban. Peserta diskusi juga menyesalkan keabsenan pemerintah untuk menanggapi isu-isu agraria, bahkan penggunaan angkatan bersenjata untuk “menangani” kasus-kasus agraria.

Pemimpin Umum LPM DIANNS, Muhammad, menuturkan diskusi publik ini bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa tentang agraria dan membuka ruang diskusi publik yang sangat minim di UB. “Dari pemateri memaparkan tentang agraria secara historis lalu ke empiris, sedikit menyinggung masalah yuridis,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi peserta yang hadir dalam acara ini, diharapkan diskusi-diskusi seperti ini bisa dilanjutkan. “Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sampai disini, dengan harapan teman-teman mahasiswa membahas masalah masalah yang lebih turun ke lapangan karena saya rasa kasus agraria ini sangat marak di Indonesia,” tutupnya. (nun/ram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *