PARKIR – Kurang Lahan, Banjir Kendaraan, atau Sistem yang Berantakan?

Oleh: Sisca Ainun Nissa *

Parkir tentu bukan masalah baru lagi bagi kampus kita, Universitas Brawijaya. Namun kian kemari masalah itu semakin membabi buta. Mengapa demikian? Apa masalahnya ada di lahan yang minim? Jumlah kendaraan yang meluap sejalan lurus dengan pertambahan jumlah mahasiswa? Atau sistem yang rumpang dan sulit diterapkan?

Pertama yang ingin saya pertanyakan, apakah mahasiswa yang menuntut haknya telah melaksakan kewajibannya? Seperti ini, banyak yang menuntut optimalisasi parkir, bukan? Tapi apakah mereka telah melaksakan semua kebijakan UB mengenai hal-hal yang berkaitan? Contohnya, apakah semua  mahasiswa baru (maba) mematuhi peraturan dimana semester pertama tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke dalam area UB? Kenyataan tidak. Padahal jelas peranturan ini tertuang melalui Surat Edaran Rektor Nomor: 3428/SE/2016 UB. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa masih banyak maba yang melanggar? Atau memang peraturan ada untuk dilanggar? Saya rasa tidak. Dan sejauh yang tahu, hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi.

Sangat manusiawi jika penjaga parkir di UB tidak hafal mana maba dan mana masiswa lama (Mala). Oleh karena itu, UB membuat inovasi berupa sticker yang dikhususkan untuk mala. Hal ini berdasarkan pada surat edaran nomor: 7479/UN.10/TU/2015 yang sudah ditandatangai Rektor UB Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, pada surat tersebut point penting didalamnya adalah semua mahasiswa berhak mendapat stiker kecuali mahasiwa semester satu dan dua. Awalnya, saya pikir ini bisa membuat maba benar-benar tidak bisa memasukkan kendaraannya di dalam area UB. Tapi realitanya, masih banyak celah untuk melanggarnya. Salah satunya, mereka bisa meminjam kendaraan mala yang sedang tidak digunakan untuk masuk ke area UB. Atau yang lebih ekstrim, mereka memalsukan data untuk mencari sticker. Bagaimana mungkin? Tentu sangat mungkin. Maba bisa meminta pertolongan mala untuk mengurus sticker dengan menggunakan identitas mala dan stnk milik maba, siapa yang tahu? Sticker itu bisa bertengger dengan kuasa di kendaraan maba. Alhasil lolos dari intaian penjaga parkir. Mudah bukan?

Selanjutnya, jika hal semacam itu telah terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pihak UB? Sanksi? Apakah sudah ada sanksi yang konkrit? Disinilah kelemahannya. Semua peraturan hanya berupa himbauan tanpa ada sanksi hitam diatas putih. Kalau seperti ini, bagaimana pelanggar bisa jera?

Mengapa UB tidak mencoba memperketat pengawasan dengan menggunakan digital system? Disini mahasiswa yang menggunakan kendaraan harus memindai barcode yang ada di KTM sebelum masuk ke area UB. Barcode ini akan membaca NIM, dimana NIM maba tidak akan memiliki akses untuk masuk dan memarkirkan kendaraannya di area UB. Tugas penjaga parkir hanya tinggal memastikan apakah foto yang ada di KTM sesuai atau tidak dengan si pengendara kendaraan. Dan jika sistem ini masih bisa dibobol, pihak UB harus menyiapkan sanksi yang nyata. Bukankah begitu seharusnya peraturan?

Saya rasa ini akan lebih efektif daripada UB harus membangun lahan parkir vertikal, apalagi lahan untuk parkir horizontal, ini lebih tidak mungkin lagi. Bahkan jika lahan parkir diperluas, sangat mungkin suatu saat lahan itu akan dirasa ‘kurang’ lagi. Ya, tentu dengan lahan parkir yang lebih luas, hasrat mahasiswa untuk membawa kendaraan juga semakin besar. Mungkin lahan parkir cukup, tapi apakah ruas jalan UB tidak akan macet? Perluasan ruas jalan? Permasalahannya akan semakin kompleks.

Terakhir, mengapa kita (mahasiswa) terus menuntut parkir sedangkan kita juga yang membuat parkir itu sendiri penuh? UB memiliki lokasi strategis, tentu banyak angkutan umum yang bisa digunakan. Lebih-lebih kemajuan teknologi bisa mempermudah kita untuk menyewa jasa transportasi online. Bukankah perubahan besar berawal dari diri sendiri?

(*Mahasiswa Arsitektur 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *