Apa dan Mengapa PTN-BH?

Oleh: Amira Alhaddad*

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau yang akhir akhir ini sering terdengar dengan nama PTN-BH banyak menjadi perbincangan sejumlah mahasiwa di Universitas Brawijaya (UB) sebab salah satu wacana yang beredar adalah Universitas Brawijaya akan menjadi salah satu bagian didalamnya. Sebenarnya apa dan mengapa PTN-BH yang menjadi trending topic saat ini menjadikan UB terbagi menjadi dua pendapat, setuju dan tidak setuju.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah kewenangan otonomi perguruan tinggi dan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN. Itu artinya ketika Universitas Brawijaya merubah statusnya dari yang semula Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN-BH maka Universitas Brawijaya memiliki wewenang lebih untuk mengatur anggaran rumah tangga dan keuangannya sendiri.

PTN-BH dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Jauh sebelum ini, pada tahun 2000 sejumlah PTN di Indonesia telah resmi berbentuk BHMN. Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Hingga sampai dengan tahun 2016, terdapat 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang terdapat di Indonesia.

Dengan perubahan status tersebut, Universitas memiliki wewenang yang lebih salah satunya adalah penyelenggaraan program studi baru tidak lagi memerlukan persetujuan pemerintah, selain itu pengembangan fasilititas akademik seperti pendidikan dan penelitian maupun non akademik dapat dilakukan lebih leluasa. Universitas juga dapat menggandeng perusahaan atau instansi untuk menjadi investor. Jadi jangan heran, jika semisal nantinya akan ada tempat ngopi macam starbucks atau toko produk elektronik ‘apple’ asal california (Ibox) berada di UB, hal tersebut mungkin-mungkin saja terjadi.

Di sisi lain, PTN-BH menjadi momok bagi sebagian mahasiswa karena selain dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan, dengan perubahan status ini ditakutkan akan berdampak kepada peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, karena tentunya anggaran Pemerintah kepada universitas akan lebih ditekan . Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH. Pada pasal itu disebutkan bahwa pendanaan PTN-BH bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan selain APBN. Dilansir dari setkab.go.id mengenai penerimaan selain yang berasal dari APBN dapat bersumber dari: a. Masyarakat; b. Biaya pendidikan; c. Pengelolaan dana abadi; d. Usaha PTN Badan Hukum; e. Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi; f. Pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau h. Pinjaman.

Kekhawatiran mahasiswa wajar terjadi, karena berdasarkan sumber Rencana Strategi UB tahun 2015-2019 menyebutkan sebesar 59% pendapatan Universitas Brawijaya berasal dari mahasiswa.Namun kita mungin bisa agak sedikit bernafas lega karena menanggapi isu PTN-BH selaras dengan kenaikan UKT, Rektor Universitas Brawijaya Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS berjanji tidak akan menaikan besaran UKT seperti kampus lain yang menerapkan PTN-BH dan sumber dana akan dimaksimalkan pada unit bisnis dan aset pada Universitas Brawijaya.

*Penulis adalah mahasiswa Teknik Industri 2014

Sumber foto: ubt.ub.ac.id

================================

Punya karya yang ingin di publikasi juga? Redaksi SOLID menerima kiriman artikel berupa opini, penelusuran, serta karya sastra seperti puisi dan cerpen. Silahkan kirimkan tulisanmu ke redaksi.solid@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *